Gambaran Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sumber: https://sahabatsinergi.com/wp-content/uploads/2020/05/Tempat-Wisata-NTB-Lombok-Bali.png 

        Provinsi Nusa tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi yang kerap kali dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Provinsi yang terdiri dari 10 kabupaten/kota ini memiliki dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Keindahan alam yang disuguhkan menjadi alasan wisatawan tergiur untuk mendatangi provinsi ini. Selain itu, adanya parisiwata lokal di pulau seribu masjid ini menjadi daya tarik lebih. Dibalik itu semua, masih terdapat terdapat masalah multidimensional yang harus dihadapi, dan masalah tersebut adalah kemiskinan.

        Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian semua negara di dunia. Berbagai upaya pemerintah dilakukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan, dan hal yang paling penting adalah mengetahui dimana keberadaan penduduk miskin tersebut. Lalu, bagaimana masalah kemiskinana di salah satu provinsi yang gemar dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara ini?

Namun, sebelumnya apa itu kemiskinan dan bagaimana cara mengukurnya? Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan

Sumber: https://ntb.bps.go.id/

        Berdasarkan infografis BPS Provinsi NTB di atas, dapat terlihat sekilas bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB mencapai 744,69 ribu orang atau 13,82%. Berdasarkan hasil perhitungan dari data Susenas, diperoleh garis kemiskinan NTB tahun 2022 sebesar 489.954 rupiah per kapita per bulan. Dengan kata lain, pada tahun 2022, apabila pengeluaran satu orang penduduk per bulan tidak lebih dari 489.954 rupiah, maka penduduk tersebut termasuk penduduk miskin.

        Melihat potret kemiskinan per kabupaten/kota, pada tahun 2021, Kabupaten Lombok Utara menjadi kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbanyak yaitu sebesar 27,04%. Kabupaten Lombok Timur menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu sebanyak 190,84 ribu jiwa. Lalu, ada apa dengan kabupaten tersebut?

        Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lombok Research Center (LRC), walaupun modernisasi dan dinamika pembangunan di Lombok Timur terus berlangsung, namun peran hutan dan kebun bagi masyarakat lingkar hutan belum tergantikan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sebagian besar sumber penghasilan keluarga berasal dari hutan dan kebun, baik untuk konsumsi maupun sebagai sumber penghasil uang tunai. Selain itu, lemahnya tingkat pendapatan riil menyebabkan rendahnya kemampuan menabung dan lemahnya kapasitas modul untuk investasi yang berdampak pada rendahnya produktifitas dan akhirnya menyebabkan lemahnya tingkat pendapatan. Proses melingkar itu menyebabkan masyarakat miskin sulit keluar dari kemiskinannya jika tidak ada investasi dari luar.

        Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat adalah mendorong peningkatan investasi di wilayah Lombok Timur, terutama investasi dalam bidang pariwisata dan pertanian. Selain itu, dengan cara meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, memajukan pendidikan, dan adanya program penanggulangan kemiskinan di bidang pangan menjadi upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah.